0
2000px-National_emblem_of_Indonesia_Garuda_Pancasila.svg.png (2000×2153)

Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda, adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bentuk berdasarkan pertimbangan :
a. Bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah.
b. Bahwa dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan didaerah, diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu

Latar Belakang.
Menimbang dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di Daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di Daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, tearah, dan terpadu, maka atas dasar pertimbangan  pertimbangan di atas, pengaturan tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974, dipandang perlu untuk di tinjau kembali;
1. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Pembangunan Daerah disingkat BAKOPDA.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1969
3. Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1969
4. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1974, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980. Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah[1]
6. Keputusan Mendagri Nomor 362 tahun 1997, tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
7. Keputusan Mendagri Nomor 185 tahun 1980, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.
Maka atas dasar tersebut diatas, ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Fungsi Bappeda
Adapun beberapa fungsi kerja BAPPEDA adalah:
1. BAPPEDA mempunyai fungsi penyelenggaraan penelitian dibidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, dalam rangka pengembangan pembangunan secara umum.
2. Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah. (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) RPJPD
3. Penyusunan REPELITA daerah. (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) RPJMD
4. Penyusunan Program Tahunan Daerah. (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) RKPD
5. Pelaksanaan kerjasama penelitian dan perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga perguruan tinggi dan lembaga lain baik pemerintah maupun swasta.
6. Pengkoordinasian, perumusan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
7. Pemantauan dan evaluasi, penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.
8. Penyelenggaraan tugas pembantuan.
9. Pengelolaan kesekretariatan dan urusan rumah tangga BAPPEDA.
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan.

Poskan Komentar Blogger

 
Top