0
Kayuh_Baimbai.png (128×128)


KEPALA BADAN :

- Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin Badan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah

- Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :

(1) Kepala Badan mempunyai tugas :

a. menetapkan Rencana Strategis Badan berdasarkan RPJM, visi dan misi serta program walikota dibidang perencanaan pembangunan daerah;

b. menetapkan usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan Badan berbasis kinerja dan berdasarkan rencana strategis serta masukan dari Sekretariat dan Bidang-Bidang lingkup Badan;

c. menetapkan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;

d. menyiapkan kebijakan dan pedoman penyusunan sistem perencanaan pembangunan daerah;

e. menetapkan rancangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

f. menetapkan penyusunan rancangan awal RPJPD yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi serta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan;

g. menyelenggarakan Musrenbang dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD;

h. menetapkan rumusan rancangan akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang;

i. menetapkan rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Rancangan Akhir RPJPD untuk disampaikan kepada DPRD;

j. menetapkan penyusunan rancangan awal RPJMD yang memuat visi, misi dan program kepala daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya;

k. menyelenggarakan Musrenbang dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJMD;

l. menetapkan rumusan rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang;

m. menetapkan rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Rancangan Akhir RPJMD untuk disampaikan kepada DPRD;

n. menetapkan penyusunan rancangan awal RPKD sebagai penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;

o. menetapkan program prioritas yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan;

p. menetapkan skala prioritas perencanaan pembangunan daerah;

q. menyelenggarakan Musrenbang RKPD untuk keterpaduan Rancangan Renja antar SKPD dan antar Rencana Pembangunan Kecamatan;

r. menetapkan rumusan rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang yang dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju;

s. menetapkan rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Rancangan Akhir RKPD untuk disampaikan kepada DPRD untuk ditetapkan menjadi RKPD yang akan dijadikan dasar penyusunan RAPBD;

t. menetapkan penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan berdasarkan:
1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu.
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif.
3. Program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

u. menyelenggarakan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan menggunakan data dan informasi serta rencana tata ruang;

v. menyelenggarakan pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

w. menyelenggarakan pengendalian perencanaan pembangunan daerah meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

x. menyelenggarakan penyusunan laporan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan daerah kepada Walikota disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan;

y. menyelenggarakan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi:
1. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah dan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.
2. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.

z. menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang disertai dengan kerangka studi dan instrumen analisis sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;

aa. menyelenggarakan kegiatan identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah dan perumusan masalah pembangunan daerah;

bb. menetapkan hasil pengolahan data dan statistik;

cc. mempelajari, menjabarkan dan melaksanakan kebijakan strategis Walikota dalam lingkup urusan perencanaan pembangunan daerah;

dd. memimpin, mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan kedinasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;


ee. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Badan;

ff. menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kedinasan Badan;

gg. mengupayakan terwujudnya tertib administrasi perencanaan pembangunan daerah;

hh. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis;

ii. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

jj. membina, memotivasi, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktifitas kinerja serta pengembangan karir;

kk. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Badan;

ll. memantau dan mengevaluasi realisasi Rencana Kerja, Kinerja dan penggunaan anggaran tahunan lingkup Badan;

mm. memaraf dan atau menandatangani surat-surat serta naskah dinas lainnya sesuai dengan kewenangannya;

nn. memberikan saran serta pertimbangan kepada Walikota dalam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;

oo. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berkenaan dengan Badan;

pp. memberikan laporan tentang hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan kedinasan Badan dan hal lain yang menyangkut urusan perencanaan pembangunan daerah baik diminta maupun tidak kepada Walikota;

qq. melaksanakan koordinasi dengan dengan berbagai pihak terkait baik pemerintah maupun swasta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;

rr. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Poskan Komentar Blogger

 
Top